PKS Soroti Polemik kenaikan tarif PNBP Perikanan yang Beratkan Nelayan

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 10:05 WIB
iIlustrasi nelayan sedang mencari ikan di laut. (Instagram.com/nelayan_bersatu)
iIlustrasi nelayan sedang mencari ikan di laut. (Instagram.com/nelayan_bersatu)

HALLO INDONESIA - Ketua Bidang Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sosial, Riyono menanggapi seputar kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan yang dinilai memberatkan Nelayan.

Menurut Riyono, sudah sepekan ini dunia perikanan di Tanah Air diramaikan dengan berita naiknya tarif PNBP, bahkan dibeberapa kota di Pantura Jawa sudah melakukan demonstrasi.

"Polemik tentang PNBP Perikanan ini, sebetulnya dilandasi oleh target Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP( yang ingin meningkatan pendapatan negara dari sektor perikanan
dari Rp 600 miliar menjadi Rp 12 triliun di tahun 2024," ucap Riyono sebagaimana dikutip Hallo.id dari laman resmi PKS.

Baca Juga: Komisi Kepolisian Nasional Nyatakan Aksi Polisi Smackdown Mahasiswa Langgar SOP

Untuk mendukung target tersebut, menurutrnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 86 tahun 2021 mengenai Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan PP No. 85 tahun 2021 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia mengatakan di dalam Kepmen No 86 tersebut pemerintah mengatur harga pokok ikan (HPI) baru sehingga tarif PNBP meningkat.

Rumus perhitungan tarif PNBP kapal tangkap ikan : produktifitas kapal x HPI x GT kapal.

Baca Juga: Diperkirakan Biaya Ibadah Umrah Bertambah di Masa Pandemi Covid-19

"Pelaku usaha dan nelayan keberatan dengan HPI yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Kepmen 86 tahun 2021 tersebut karena angkanya terlalu tinggi," ucap Riyono.

Halaman:

Editor: Setiawan Adiwijaya

Sumber: PKS.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X