OJK: Otoritas Moneter dan Pelaku Pasar Berkolaborasi Bentuk National Working Group on Benchmark Reform

- Kamis, 25 November 2021 | 10:46 WIB
Ilustrasi uang Rupiah. BI, OJK, Kemenkeu, LPS dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) secara resmi membentuk National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) untuk  menyikapi rencana penghentian penggunaan LIBOR. (Dok. Hallo.id/M. Rifa'i Azhari)
Ilustrasi uang Rupiah. BI, OJK, Kemenkeu, LPS dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) secara resmi membentuk National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) untuk menyikapi rencana penghentian penggunaan LIBOR. (Dok. Hallo.id/M. Rifa'i Azhari)

HALLO INDONESIA - Otoritas moneter yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan
Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) resmi membentuk National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR).

Dikutip Hallo.id dari laman resmi OJK, pembentukan NWGBR ini untuk menyikapi rencana penghentian penggunaan London Interbank Offered Rate (LIBOR) dan melakukan
upaya penguatan kredibilitas benchmark rate di pasar keuangan domestik.

OJK menyebutkan, LIBOR merupakan benchmark rate yang umum digunakan di pasar keuangan global, sehingga proses transisi terkait rencana penghentian penggunaan LIBOR bagi kontrak
keuangan sejak awal tahun 2022 perlu dipersiapkan dengan baik oleh seluruh pihak terkait.

Baca Juga: OJK Cabut Izin OVO Finance, Tengok Poin Pentingnya

Di samping itu, sejalan dengan agenda global benchmark reform, upaya penguatan benchmark rate di pasar keuangan domestik perlu dilakukan.

NWGBR memiliki tiga fungsi utama, yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku pasar dalam mendukung proses kelancaran transisi LIBOR

Memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform di pasar keuangan domestik

Baca Juga: Karim Benzema Divonis Bersalah dalam Kasus Skandal Video Seks, Divonis 1 Tahun Penjara

Memberikan rekomendasi alternatif benchmark rate (Alternative Reference Rate/ ARR) di pasar keuangan domestik.

Halaman:

Editor: Setiawan Adiwijaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dituding MPR Tak Kooperatif, Sri Mulyani Buka Suara

Rabu, 1 Desember 2021 | 16:19 WIB

Sukuk Negara Berkontribusi dalam Pembangunan di Bali

Senin, 29 November 2021 | 12:51 WIB

Kementerian ESDM Lelang 8 Blok Migas Tahap II 2021

Senin, 29 November 2021 | 10:32 WIB
X