Jamin Pasokan Minyak Goreng, Pemerintah Terapkan Sistem Pembelian Pakai KTP

HALLO INDONESIA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan.

Walaupun ada kebijakan larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng dicabut, pemerintah tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Antara lain, pemerintah siap menerapkan sistem pembelian minyak goreng curah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi menjamin pasokan minyak goreng.

Baca Juga: Bareskrim Gandeng PPATK Blokir Rekening Tersangka Kasus Investasi Robot Trading Fahrenheit

"Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP," terang Airlangga dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat 20 Mei 2022.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan domestic price obligation yang mengacu terhadap kajian BPKP.

Jumlah Domestic Market Obligation (DMO) dijaga pada jumlah 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng pasokan dan sebagai cadangan sebesar 2 juta ton .

Baca Juga: Analis Muda Ditjen Daglu Kemendag, Tahan Banurea Jadi Tersangka Kasus Impor Besi Baja

"Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO.