Kinerja Perum Perhutani dalam Kelola Hutan di Pulau Jawa Dipersoalkan DPR RI

- Rabu, 25 Mei 2022 | 16:19 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. (Dok. dpr.go.id)
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. (Dok. dpr.go.id)

HALLO INDONESIA - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mempertanyakan kinerja Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dalam mengelola hutan di pulau Jawa yang menjadi ranahnya.

Ia menyayangkan hutan-hutan yang dikelola oleh Perhutani menjadi hutan yang tidak produktif, bahkan terlantar dengan minim penanganan.

“Ketelantaran itulah kemudian ada alasan. Tentunya, kami ingin mendapatkan gambaran itu. Secara lapangan, minimal saya melihat di dapil saya memang yang kena KHDPK itu, faktanya memang terlantar, tidak menjadi hutan produktif."

Baca Juga: Puan Maharani: Pencabutan Kebijakan PPKM Jangan Timbulkan Euphoria Masyarakat

"Maka kami ingin mendapatkan masukan sebenarnya kinerja Perhutani di lapangan itu seperti apa?,” tanya Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Mei 2022.

Masalah ini, baginya, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan.

Akan tetapi, berdasarkan informasi yang ia terima, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi.

Baca Juga: Sufmi Dasco: Kotak Suara Berbahan Kardus pada Pemilihan Umum 2024 Perlu Dikaji

Percaya bahwa hutan lestari adalah warisan nenek moyang yang harus dilindungi oleh generasi kini hingga bergulir ke generasi selanjutnya.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X