DPR Pertanyakan Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

HALLO INDONESIA - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, mempertanyakan pelaksanaan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia (BI).

Kebijakan makroprudensial sendiri ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas.

Juga meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran.

Baca Juga: Kemenkeu Klaim Sudah Tempatkan Dana Abadi untuk Pendidikan Sebesar Rp99,11 Triliun

Singkatnya kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

Komisi XI DPR RI menilai langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi Indonesia sudah cukup baik.

Akan tetapi masih ada permasalahan yang masih harus dibenahi oleh Bank Indonesia, seperti daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Baca Juga: Pemkab Gresik Apresiasi Kinerja Klinik Ekspor Bea Cukai

"Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia sudah cukup baik. Namun, kita melihat focusing dan zoom beberapa daerah yang sampai hari ini masih sangat ekstrim kemiskinannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan.

Dia menyampaikan u.sai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2022.