DPRD Sulsel Beri Laporan DPR Terkait Dampak Aktivitas Tambang PT Vale Indonesia

- Rabu, 22 Juni 2022 | 02:22 WIB
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto  (Dok. dpr.go.id)
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (Dok. dpr.go.id)

HALLO INDONESIA - Komisi VII DPR RI menerima kunjungan perwakilan DPRD Sulawesi Selatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 20 Juni 2022 Delegasi diterima Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto beserta Anggota Komisi VII lainnya.

Disampaikan Sugeng, tujuan DPRD Sulsel melakukan audiensi adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sulsel terhadap dampak beroperasinya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Sulsel.

"Tujuan kunjungan (DPRD Sulsel) ialah untuk melakukan konsultasi terkait regulasi pertambangan dan evaluasi PT Vale Indonesia di Sulsel yang sudah beroperasi selama 53 tahun,” kata Sugeng. Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI baru membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pendalaman nilai manfaat PT Vale Indonesia bagi pemerintah dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia Tbk.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

Baca Juga: Terima Kunjungan Dubes dan Ulama Federasi Rusia, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

"Panja akan melakukan evaluasi, Pasalnya dari 118 ribu hektar, lahan yang termanfaat hanya 7000 hektar. Untuk itu, kami memminta pemerintah untuk tidak melakukan proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kontrak Karya itu akan berakhir pada 28 Desember 2025 mendatang,” jelas politisi Partai NasDem itu. Sugeng mengatakan, pihaknya sangat terbuka menerima aspirasi guna terus memperbaiki tata kelola pertambangan agar tercipta keadilan penguasaan aset-aset.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif  meminta DPR, khususnya Komisi VII DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap PT Vale, karena dinilai menyisakan masalah kerusakan lingkungan dan tidak ada nilai ekonominya bagi masyarakat.

"Kami minta Komisi VII menindaklanjuti konsultasi ini dengan melakukan kunjungan ke Sulsel guna melakukan pengawasan ke PT Vale. Pasalnya, selama beroperasi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton dan hampir sebagian besar infrastruktur (jalan) di Sulsel mengalami rusak berat karena dilalui penambang,” kata Syaharuddin.

Baca Juga: KAI Usulan Tambahan PMN 2022 untuk Danai KCJB, DPR akan Dalami Dulu

Halaman:

Editor: Timothy Alden

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X