Pemerintah Indonesia Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat, Ini 6 Poin Ketetapannya

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 14:19 WIB
Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku (PMK). (Dok. BNPB)
Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku (PMK). (Dok. BNPB)

HALLO INDONESIA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

“Menetapkan: Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku,” bunyi Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Adapun dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., tersebut ada enam poin yang ditetapkan, yakni:

Kesatu: Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

Baca Juga: Permintaan iPhone 14 Diperkirakan Akan Jauh Lebih Tinggi Ketimbang iPhone 13

Kedua: Penyelenggaraan Penanganan Darurat pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga: adalah bahwa Penyelenggaraan Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Keempat: Kepala Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing.

Baca Juga: Pemerintah Bayar Kompensasi Rp 64.5 Triliun, Perkuat Arus Kas Pertamina dan Proteksi Daya Beli Masyarakat

Kelima: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X