Alokasi PMN untuk Maskapai Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun Mendapat Sorotan DPR

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 21:24 WIB
PT. Garuda Indonesia (persero) (Instagram.com @garuda.indonesia)
PT. Garuda Indonesia (persero) (Instagram.com @garuda.indonesia)

HALLO INDONESIA - Garuda Indonesia akan mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran PMN bersumber dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat separuh dari PMN Garuda untuk perbaikan sejumlah pesawat. Separuh lainnya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Hingga saat ini anggaran tersebut belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alokasi anggaran PMN ini pun mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.

“Setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dana rakyat untuk PMN Rp7,5 triliun akan diberikan ke direksi Garuda Indonesia. Saya mewakili rakyat mau nanya, uang Rp7,5 triliun tersebut mau dialokasikan dan dipakai untuk biaya dan kegiatan apa saja?” tanya Rudi dalam RDP dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia, Dirut PT Garuda Indonesia, Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset, Dirut PT Krakatau Steel, Dirut PT BTN, dan Dirut PT Semen Kupang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022.

Baca Juga: KAI Blacklist Pelaku Pelecehan Seksual di Kereta Menteri BUMN Minta Laporkan Polisi

Baca Juga: Legislator Berikan Catatan Terkait Aksi Korporasi yang Dilakukan BUMN Adhi Karya

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, PMN sebesar Rp7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga ia mempertanyakan kejelasan mengenai alokasi dari PMN tersebut. Rudi memastikan rakyat Indonesia tidak akan terima direksi Garuda cenderung asal-asalan dalam memanfatkan dana PMN yang diberikan pemerintah. Terkait rencana direksi Garuda kedepannya, Rudi turut mempertanyakan rencana Garuda yang akan menambah rute penerbangan baru, sementara pesawat yang ada sebagian sudah dikembalikan ke lessor.

“Penambahan pesawat baru mau pakai uang mana? Apakah pakai uang (PMN) Rp7,5 triliun itu? Dan saya mau nanya, biaya operasional dan pengeluaran Garuda dan penjualan tiket dengan harga mahal dibanding maskapai sejenis misal Lion Air, Batik Air, kemudian direksi hitung-hitung, dan dilaporkan, selama ini (keuangan) merugi. Kalian pakai konsultan seperti apa untuk manajemen Garuda ini? Kok enggak malu dilihat rakyat, direksi yang ambil kebijakan merasa percaya diri dan serasa (paling) benar,” ketus legislator dapil Sumatera Utara III tersebut.

“Tiket yang kalian (Garuda) jual harusya menyamai (maskapai lain), minimal Batik Air. Dan harus bisa untung. Kalau dibilang rugi lagi, artinya direksi baru pakai manajemen lama, alias pakai mark up biaya pengeluaran. Kalau itu masih terjadi, Garuda harus dibubarkan. Manajemen harus diganti semua, karena sudah kotor. Enggak mungkin bisa nyapu lantai bersih jika sapunya kotor. Cuma untuk bayar bengkel uang Rp7,5 triliun itu enggak salah? Atau jangan-jangan uang Rp7,5 triliun itu untuk bayar utang direksi lama,” selidik Rudi.

Baca Juga: DPR Tanggapi Kinerja Kementerian BUMN di tahun 2021, Capai Target Deviden Rp41 Triliun

Halaman:

Editor: Timothy Alden

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X