Kementerian Perdagangan Sita Bahan Baja Impor Tidak Sesuai SNI Senilai Rp41,68 Miliar

- Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:45 WIB
Ilustrasi Besi Baja. (Pixabay.com/Hans )
Ilustrasi Besi Baja. (Pixabay.com/Hans )

HALLO INDONESIA - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan menyita sementara produk baja senilai Rp41,68 miliar.

Produk baja tersebut disita lantaran diduga tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan informasi maraknya importasi bahan baku baja lembaran lapis seng (BjLS) dan galvanized steel coils with alumunium zinc alloy (BjLAS) asal Cina, juga peredaran produk BjLS tidak memenuhi kualitas yang disyaratkan.

Baca Juga: 5 Data Rekaman CCTV Hasil Uji Balistik Didapatkan Komnas HAM dari Tim Puslabfor Mabes Polri

“Setelah diuji, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SNI, yakni SNI 07-2053-2006 dan SNI 4096:2007."

"Produk baja yang diamankan tercatat seberat 2.128 ton dengan nilai mencapai Rp41,68 miliar,” ujar Mendag dikutip dari siaran pers, Rabu 10 Agustus 2022.

Zulhas menuturkan, penyitaan sementara tersebut dilakukan di dua perusahaan sekaligus di Kabupaten Serang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur lantaran hasil impor yang dianggap tidak memenuhi standar, memproduksi BJLS yang tidak sesuai SNI, dan memperdagangkan produk tersebut tanpa memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Baca Juga: Hasil Asesmen Terhadap Putri Candrawathi Istri Ferdy Sambo Bakal Diumumkan LPSK

“Pengamanan sementara ini merupakan pencegahan awal untuk meminimalisasi kerugian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup (K3L),” tambah pria yang akrab dipanggil Zulhas.

Tindakan impor ini menurut Zulhas, berpotensi melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau jasa.

“Pelaku usaha tersebut tetap memperdagangkan dengan harga jual yang lebih murah."

Baca Juga: Keputusan Pemecatan Ferdy Sambo Ditentukan Setelah Sidang Komisi Kode Etik Polri

"Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis,” ucapnya.

Zulhas menambahkan, perdagangan produk BJLS harus memenuhi persyaratan mutu SNI, dan pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf 1a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda Paling banyak Rp2 miliar.

Baca Juga: Keputusan Pemecatan Ferdy Sambo Ditentukan Setelah Sidang Komisi Kode Etik Polri

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Siaran TV Analog di Jabodetabek Distop 5 Oktober 2022

Jumat, 23 September 2022 | 18:36 WIB
X