Kementerian ESDM Terbitkan Peraturan Acuan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Listrik

HALLO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Sebagai acuan dalam penetapan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana  Kementerian ESDM dalam acara Coffee Morning Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik di Jakarta.

Baca Juga: Bersyukur Atas Berkah Alam, Warga Gelar Mondosiyo di Sumber Air Cemorosewu dan Punden Boncolono Magetan

"Regulasi ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) termasuk kegiatan perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik," kata Dadan.

"Kita tidak akan menyusun mekanisme sendiri, tapi kami pastikan regulasi yang sudah disusun bersama agar berjalan secara fair demi tujuan kita, tujuan bersamanya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca." .

Ditambahkan, peraturan ini merupakan turunan PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Baca Juga: Ramalan Shio Kambing, Monyet, Kuda Hari Ini Rabu 25 Januari 2023: Percaya Intuisi Ungkap Ide Menarik

Dimana Nilai Ekonomi Karbon merupakan salah satu instrumen dalam pengurangan emisi GRK.