Cacat Integritas dan Potensi Konflik Kepentingan dalam Pengangkatan Direksi dalam Komisaris BUMN

HALLO INDONESIA- Pada Kamis, 19 Agustus 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra sebagai komisaris PT Len Industri.

Pada 24 Agustus 2021, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia.

Penetapan Muhammad Herindra dan Tuang Guru Bajang memperpanjang catatan tidak elok mengenai pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN.

Baca Juga: Tinggimoncong Ingin Dijadikan Lokasi Pembangunan Pondok Pesantren Berbasis Wisata

Muhammad Herindra merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sementara Tuan Guru Bajang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’aruf Amin.

Temuan Ombudsman RI menunjukkan, hingga tahun 2019 terdapat 397 pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN.

Temuan Ombudsman RI juga mencatat 254 orang atau 64% dari total komisaris rangkap jabatan adalah pejabat kementerian.

Baca Juga: Kampung Pesona Pujatim Berhasil Sabet Juara 1 Lomba Lampung Juara

Selain Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga pernah menemukan direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan di perusahaan lain non-BUMN.

Hingga Desember 2020, sedikitnya terdapat 18 orang yang merupakan tim sukses Joko Widodo dalam pemilihan presiden diangkat menjadi komisaris di BUMN.

Beberapa diantaranya merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Baca Juga: Tekankan Kesiapan PON dan Penanganan Covid-19, Kapolri Minta Kesiapan Forkopimda Jayapura, Papua

Adapun beberapa nama pejabat kementerian yang rangkap jabatan sebagai komisaris antara lain adalah:

1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN,

2. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama Bank BRI dan sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, dan