Jokowi Perpanjang PPKMI Level 4, Kata Pakar : Tak Akan Kurangi Rantai Penularan Covid-19

- Senin, 26 Juli 2021 | 15:15 WIB
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SASR-Cov-2) penyebab Covid-19 (Pexel-CDC)
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SASR-Cov-2) penyebab Covid-19 (Pexel-CDC)

HALLO INDONESIA – Keputusan Jokowi untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dari 26 Juli – 2 Agustus dinilai tidak menyelesaikan masalah. Pakar Kesehatan, Julian Afferino menilai kebijakan Jokowi tersebut tidak mampu mengurangi rantai penularan Covid-19

Menurut Julian Afferino, CEO Pharmacare Consulting ini, kebijakan Jokowi memperpanjang PPKM Level 4 ini hanyalah penanganan segi administratif saja. Hanya mengubah istilah sejak PSBB (Pembatassan Sosial Berskala Besar) dan menjadi PPKM, kemudian bermetamorfosis menjadi PPKM level 4. Upaya ini dilakukan Jokowi untuk mengurai pandemic Covid-19.

 ‘’Sayangnya, kebijakan Jokowi memperpanjang PPKM Level 4 itu tidak menyentuh secara substantif bagaimana mendown grade rantai penularan Covid-19,’’ ungkap Julian Afferino kepada Hallo Lampung, Senin, 26 Juli 2021, menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang memperpanjang PPKM Level 4.

Presiden Jokowi, Minggu, 25 Juli 2021 malam mengeluarkan keputusan perpanjangan PPKM Level 4. Kebijakan memperpanjang PPKM itu disertai sejumlah kelonggaran, terutama untuk para pelaku UMKM, seperti  seperti pasar rakyat yang menjual sembako diijinkan buka hingga pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen. Pedagang kaki lima dan beberapa jenis usaha diijinkan buka hingga pukul 21.00 dengan protokol Kesehatan ketat, sementara warung makan dan lapak jajanan diijinkan menerima konsumen untuk makan ditempat paling lama 20 menit dan buka hingga pukul 20.00.

Menurut Julian, alumni Fakultas Farmasi UGM yang mengambil studi magisternya di UTMB Amerika Serikat dalam bidang chlinical diagnostics tersebut, PPKM Level 4 dengan sejumlah kelonggaran tersebut, tidak menyentuh prinsip upaya pencegahan penyakit menular yang bersifat akut, seperti Covid-19 ini. Dalam pencegahan penyakit menular seperti Covid-19 ini yang harus dilakukan  adalah bagaimana melakukan deteksi dini yang cepat dan akurat.

‘’Coba bayangkan, bagaimana seseorang yang OTG (Orang Tanpa Gejala) melakukan pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) yang hasilnya baru diperoleh beberapa hari mendatang. Subyek OTG tersebut, selama menunggu hasil PCR, tentu sudah beraktifitas ke banyak tempat dan sudah berinteraksi dengan banyak orang,’’ ungkap Julian.

Pada kenyataannya, lanjut Julian,  PPKM level 4 ini justru menjadikan masyarakat semakin susah, terutama yang bekerja di sektor informal. Mereka terpaksa melanggar karena butuh uang, butuh makan dan sebagainya.

Dalam pengamatan Julian, selama lebih dari satu tahun pandemi berjalan, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak substantif. Hal itu pada akhirnya justru menciptakan kegaduhan, karena tidak melibatkan modalitas yang dimiliki bangsa ini. Ia merujuk pada  kebijakan Menteri Kesehatan mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) misalnya,  yang menyebabkan apotek menjadi target jerat pidana.

‘’Padahal seharusnya, apotek dan apoteker adalah mitra strategis dalam mengamankan ketersediaan obat. Kenyataannya, akibat kebijakan HET ini, pihak kepolisian lalu melakukan sweeping untuk memastikan apotek tidak melanggar ketentuan mengenai HET ini. Sweeping untuk menjaga HET ini bukan hal yang substantif dalam menjaga ketersediaan obat,’’ tegasnya.

Halaman:

Editor: Tresnawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X