PAKU ITE Mendesak DPR Membentuk Pansus Revisi UU ITE

- Selasa, 5 Juli 2022 | 22:16 WIB
PAKU ITE bersama Koalisi Serius UU ITE melaksanakan audiensi ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.  (Dok.Hallo.id)
PAKU ITE bersama Koalisi Serius UU ITE melaksanakan audiensi ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. (Dok.Hallo.id)

HALLO INDONESIA - Sebanyak 21 orang dari Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE) bersama Koalisi Serius UU ITE melaksanakan audiensi ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa, 5 Juli 2022.

Tujuan audiensi ini untuk mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini revisi UU ITE mandek di tengah jalan meskipun pemerintah telah mengirimkan naskah revisi dan Surat Presiden (Supres) pada Desember 2021.

Namun hingga saat ini DPR tidak kunjung merevisi UU ITE yang termasuk dalam prioritas prolegnas 2021.

Baca Juga: Presiden Pimpin Upacara Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara

Ketua Paguyuban UU ITE Muhammad Arsyad mengatakan, informasi dari Baleg DPR RI bahwa Supres dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi UU ITE, tetapi belum ada lampiran berupa Daftar Inventaris Masalah.

"Untuk itu, kami mendesak kepada DPR untuk proaktif dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) revisi UU ITE untuk mengatasi kemandekan pembahasan revisi UU ITE. Kini bolanya sekarang ada di pimpinan DPR untuk segera memutuskan,” ujar Muhammad Arsyad usai audiensi dengan Baleg di Gedung Nusantara I DPR RI.

Kesempatan audiensi digunakan oleh para korban UU ITE untuk mengangkat sejumlah dampak UU ITE.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Transformasi Polri Jadi Institusi Modern

Antaranya Baiq Nuril Maknun yang merupakan korban UU ITE yang mendapatkan Amnesti dari Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan meski kasusnya sudah berlalu, namun trauma masih belum hilang.

Halaman:

Editor: Akbar Nur Qadri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X