Bamsoet Jawab Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden

- Selasa, 14 September 2021 | 08:12 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Dok. MPR RI)
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Dok. MPR RI)

HALLO INDONESIA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjawab tudingan yang menuding amandemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi presiden.

Bambang Soesatyo memandang wacana perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, merupakan wacana yang prematur.

Lagipula dari segi politik, hal tersebut juga sulit terjadi. Mengingat partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024 dengan mengusung calon presidennya masing-masing.

Baca Juga: Polri Masih Lakukan Koordinasi terkait Peretasan BIN dan 10 Kementerian oleh Hacker China

"Di internal MPR RI sendiri, dari mulai Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana perpanjangan periodisasi presiden menjadi tiga periode."

"Rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan yang lain," ujar Bambang Soesatyo.

Bamsoet menjelaskan, di Indonesia, aturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur secara tegas pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga: Program ‘Kamu Hebat’ Berbagi Kasih untuk Seniman Musik

Yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: MPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X