Pemerintah akan Dorong Kembali RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana

- Rabu, 15 September 2021 | 22:18 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (Instagram/@yasonna.laoly   )
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (Instagram/@yasonna.laoly )

HALLO INDONESIA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly  menyatakan pemerintah mendorong kembali RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.

"Negara sering kesulitan mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, termasuk korupsi," kata Yasonna H. Laoly lewat medsosnya.

Menurut Yasonna H. Laoly, RUU ini akan mempermudah upaya mengembalikan kerugian negara tersebut. Selain itu, ada empat RUU lain yang diusulkan oleh Pemerintah.

Baca Juga: Investasi USD1,1 Miliar, Jokowi Lakukan Groundbreaking Pabrik PT HKML Battery Indonesia

Dikutip Hallo.id dari akun Instagram @yasonna.laoly pada Rabu, 15 September 2021, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya.

Negara sering kesulitan mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, termasuk korupsi.

Salah satunya karena belum ada sistem hukum pidana di Indonesia yang mengatur proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset terkait dengan tindak pidana.

Baca Juga: Indonesia Menjadi Pemain Penting, Pasok Dunia untuk Industri Baterai Kendaraan Listrik

Hal tersebut saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi Nasional DPR RI sore tadi.

Karena itulah Pemerintah mendorong kembali RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: Instagram @yasonna.laoly

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kabarnya Diumumkan Hari Ini, Cek Hasil SKD CPNS 2021

Minggu, 17 Oktober 2021 | 17:25 WIB
X