Desy Ratnasari Apresiasi Usulan RUU tentang 19 Provinsi, DPR Sudah Bekerja Optimal

- Kamis, 16 September 2021 | 16:35 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Desy Ratnasari mengapresiasi RUUn beberapa provinsi. (Instagram.com/@desyratnasari)
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Desy Ratnasari mengapresiasi RUUn beberapa provinsi. (Instagram.com/@desyratnasari)


HALLO INDONESIA
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Desy Ratnasari mengapresiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) beberapa provinsi.

Dalam hal ini, Komisi II DPR RI sebagai pengusul RUU dianggap telah optimal dalam melakukan evaluasi terkait rujukan dasar hukum yang mengatur tentang provinsi.

"Saya hanya ini mengingatkan bahwa tugas kita bersama soal updating dari rujukan hukum harus dipikirkan bagaimana pemetaan visioner baik dalam dinamika politik, geografis dan lainnya yang terjadi di masa depan," kata ungkap Desy dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara I, Kamis, 16 September 2021 dikutip Hallo.id dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Dengan memahami dinamika itu, regulasi yang mengatur pendirian provinsi dapat mengantisipasi berbagai hal dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desy mengingatkan agar jangan sampai provinsi leluasa mengatasnamakan dinamika di daerahnya untuk membentuk otonomi baru yang membuat bias konsep negara kesatuan di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Baleg DPR RI, Ferdiansyah menekankan pentingnya pengaturan terkait wilayah dalam regulasi tentang provinsi tersebut.

Batas wilayah seperti administratif dan geografis perlu menjadi substansi dalam perundang-undangan yang ada nantinya.

Baca Juga: Anggota DPR Ini Sebut Potensi Desa Wista Luar Biasa, Setiap Desa Banyak yang Bisa Digarap

Sebagai pihak pengusul, hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyebutkan urgensi penataan dasar hukum baru terhadap pembentukan 19 provinsi yang ada di Indonesia.

Hal itu didasari UUD Tahun 1945 yang merupakan landasan hukum tertinggi dan bersifat fundamental.

Halaman:

Editor: Setiawan Adiwijaya

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kabarnya Diumumkan Hari Ini, Cek Hasil SKD CPNS 2021

Minggu, 17 Oktober 2021 | 17:25 WIB
X