Puan Maharani Matikan Mikrofon Saat Fraksi PKS Bahas Soal LGBT, Amin AK: Saya Kecewa dengan Pimpinan DPR

- Kamis, 26 Mei 2022 | 09:14 WIB
Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR, Amin AK menyatakan kekecewaannya saat Ketua DPR, Puan Maharani mematikan mikrofon ketika ia tengah membicarakan soal LGBT dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung Rabu lalu, 25 Mei 2022. (Instagram.com @aminakram)
Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR, Amin AK menyatakan kekecewaannya saat Ketua DPR, Puan Maharani mematikan mikrofon ketika ia tengah membicarakan soal LGBT dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung Rabu lalu, 25 Mei 2022. (Instagram.com @aminakram)

HALLO INDONESIA - Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR, Amin AK menyatakan kekecewaannya saat Ketua DPR, Puan Maharani mematikan mikrofon ketika ia tengah membicarakan soal LGBT dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung Rabu lalu, 25 Mei 2022.

"Saya kecewa dengan respon pimpinan DPR RI terkait kekhawatiran terhadap bahaya perzinahan dan penyimpangan seksual LGBT ini. Saat kami menyuarakan ini, justru pimpinan sidang sengaja mematikan mik," kata Amin AK dalam akun Twitternya @Aminakram yang dikutip Hallo.id.

Dalam interupsinya, Amin AK memberikan masukan terkait dengan UU Tindan Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dianggap kurang lengkap dan seakan setuju dengan perilaku LGBT.

Baca Juga: MUI Sulsel Kecam Kedubes Inggris yang Kibarkan Bendera LGBT

Puan menutup agenda rapat dengan dalih waktunya sudah habis. “Yang terhormat para Dewan dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah…,” kata Puan dengan mengetuk palu tiga kali sebagai tanda sidang paripurana ditutup.

Dalam akun Twitternya, Amin AK berkata: "Saat sidang Paripurna DPR RI tadi pagi, saya menyampaikan interupsi terkait perilaku LGBT. Saya berharap agar sanksi LGBT dimuat dalam Revisi UU KUHP dan segera disahkan."

Sementara itu dalam interupsinya, politikus PKS itu mengatakan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Baca Juga: Pertemuan Presiden PKS dengan Rhoma Irama: Bahas Islamic Center Hingga Pilpres 2024

Dalam Pasal 4 UU TPKS dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas tindakan-tindakan yang melecehkan, memaksa, menyiksa, mengeksploitasi, dan memperbudak.

Halaman:

Editor: Setiawan Adiwijaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X