Tangani Konflik Agraria, Kementerian ATR Pastikan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Tetap Berjalan

- Senin, 20 Juni 2022 | 15:56 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. (Instagram.com/@kementerian.atrbpn)
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. (Instagram.com/@kementerian.atrbpn)

HALLO INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria.

Salah satunya, konflik yang terjadi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana masyarakat pekebun memiliki Sertifikat Hak Milik di atas lahan tersebut.

Dalam siaran resminya yang diterima InfoPublik pada Senin 20 Juni 2022, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, mendengarkan aspirasi serta berdialog dengan masyarakat pekebun.

Baca Juga: 7 Orang Hilang dalam Peristiwa Kapal Tenggelam Bawa 30 PMI Ilegal di Perairan Batam

Kemudian, ia berdiskusi dengan perwakilan warga penggarap lahan, kepala desa, bupati, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk mencari solusi bagaimana masyarakat tetap bisa memanfaatkan lahan perkebunan demi keberlangsungan hidupnya.

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir, Hadi Tjahjanto memastikan bahwa masyarakat tetap bisa melangsungkan kegiatan ekonominya selama proses hukum berlangsung.

"Bapak/Ibu sekalian, diperlukan kesabaran untuk memenuhi keinginan kita."

Baca Juga: Diguyur Hujan, 2 Rumah Warga di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Tertimpa Tanah Longsor

"Tapi Bapak/Ibu sekalian yang sekarang masih menanam tebu, jagung, dan lainnya masih bisa dipanen, bisa diambil, silakan dipanen semuanya. Yang penting untuk perekonomian masih terus berjalan, masih bisa makan," ujarnya.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X