Tenaga Honorer Terancam Nganggur, Legislator Minta Pemerintah Siapkan Solusi Sejak Dini

- Selasa, 21 Juni 2022 | 00:47 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (Dok. dpr.go.id)
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (Dok. dpr.go.id)

HALLO INDONESIA - Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi berlaku pada November 2023. Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah segera mempersiapkan solusi sejak dini. Mengingat, penghapusan tenaga honorer ini akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

Berdasarkan data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022. Angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Kumolo akan Hapuskan Tenaga Honorer Mulai 28 November 2023

Baca Juga: Politisi Zainuddin Maliki Sebut Pemerintah Masih Punya Utang Kepada Guru-Guru Honorer

Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tidak ada lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran.

“Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” ujar Kurniasih pada, Sabtu 18 Juni 2022.

Politisi dari F-PKS ini mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.

Halaman:

Editor: Timothy Alden

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Jumat, 1 Juli 2022 | 12:49 WIB
X