Pemerintah Perpanjangan PPKM Darurat, Forum Pimred PRMN Sampaikan 6 Pernyataan Sikap

- Sabtu, 17 Juli 2021 | 13:12 WIB
Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) PRMN (Pikiran Rakyat Media Network). /Dok. Hallo Media (Dok. Hallo Media)
Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) PRMN (Pikiran Rakyat Media Network). /Dok. Hallo Media (Dok. Hallo Media)

HALLO - Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) PRMN (Pikiran Rakyat Media Network) menyampaikan enam pernyataan sikap terkait dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Forum Pimred PRMN yang beranggotakan sebanyak 150 Pimred media online itu menilai apa pun istilah yang dipergunakan pemerintah, termasuk PPKM Darurat, secara substansi adalah kebijakan karantina wilayah.

Forum Pimred PRMN juga menilai efektivitas PPKM Darurat masih jauh dari harapan. Indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.

Demikian, hal itu disampaikan disampaikan oleh Ketua Forum Pimred PRMN Dadang Hermawan dalam keterangannya di Bandung, Sabtu, 17 Juli 2021.

"Kami Merespons kebijakan perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali sampai akhir Juli 2021 berdasarkan pemotretan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat," kata Dadang.

Dadang menjelaskan, setidaknya ada enam poin menyatakan sikap Forum Pimred PRMN, yaitu sebagai berikut:

  1. Mendesak pemerintah benar-benar menjalankan amanah UU Nomor 6 Tahun 2018, terutama mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjalani PPKM Darurat, tanpa diskriminasi;
  2. Mengevaluasi total manajemen penyaluran bansos dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat yang usaha/bisnis atau pendapatannya terganggu akibat pelaksanaan PPKM Darurat, agar tidak terjadi komplikasi ekonomi dan sosial yang semakin parah;
  3. Mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, yang terdampak langsung dari PPKM Darurat, seperti pedagang keliling harian atau pedagang kaki lima (PKL);
  4. Mendesak aparatur di lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis dalam penegakan PPKM Darurat serta menghindari segala bentuk represivitas;
  5. Meminta para pejabat pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan pengendalian pandemi Covid-19 dengan memberikan teladan yang baik dan penuh empati, agar tidak terjadi distrust kepada pemerintah;
  6. Menyerukan segenap masyarakat Indonesia yang memiliki kelapangan ekonomi membantu tetangga terdekat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh Covid-19.

Sebelumnya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajdjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.

 

 

Halaman:

Editor: Redaksi 03

Tags

Terkini

X