Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang Hukum Pidana

HALLO.ID - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang (UU).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ucap Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022.

Baca Juga: Kabupaten Cianjur Kembali Diguncang Gempa Berkekuatan 1.7 Magnitudo

Menjawab pernyataan pimpinan rapat, anggota DPR yang hadir serentak menyatakan setuju. "Setuju," seru peserta rapat paripurna pengesahan KUHP tersebut.

Setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat, Sufmi Dasco pun mengetukkan palu sebagai tanda sahnya RKUHP jadi Undang-undang.

Selanjutnya, KUHP akan diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Jalan Amblas di Cikereteg Kabupaten Bogor Akan Segera Diperbaiki

Seperti diketahui, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RKUHP pada pembahasan tingkat I, Kamis 24 November 2022.