Menolak Rekomendasi Apdesi Tentang Periodesasi, Ratusan Perangkat Desa se Jombang Demo ke Jakarta

- Selasa, 24 Januari 2023 | 18:18 WIB
Ratusan perangka desa di Jombang berkumpul di pendopo sebelum berangkat demo ke Jakarta. (FOTO: Dok.Hallo.id/Ahmad Fredi Prasetyo Wibowo)
Ratusan perangka desa di Jombang berkumpul di pendopo sebelum berangkat demo ke Jakarta. (FOTO: Dok.Hallo.id/Ahmad Fredi Prasetyo Wibowo)

HALLO.ID - Ratusan perangkat desa menggelar demostrasi ke Jakarta. Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang Jawa Timur bertolak ke Ibu Kota menggunakan 17 unit kendaraan bus.

Diperkirakan ada 750 sampai 800 orang akan terlihat pada acara tersebut. Titik kumpul aksi berada di parkir timur senayan. Direncanakan selama kurang lebih dua hari, mengawali aksi di kantor DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat dan dilanjutkan aksi di Istana Merdeka.

Pada intinya perangkat desa menolak rekomendasi poin 4 Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP - APDESI) tentang dimasukkan periodesasi perangkat desa sama dengan Kepala Desa selama 9 tahun.

Ketua PPDI Jombang, Teguh Wahyudi mengatakan acara ke Jakarta dalam rangka Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke 3 sekaligus menyuarakan tuntutan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Istana Negara.

"Kami perangkat desa menolak tegas rekomendasi yang di sampaikan teman-teman APDESI tersebut," kata Teguh kepada wartawan sebelum acara pemberangkatan di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa 24 Januari 2023 sore. 

Meskipun belum diputuskan oleh Dewan, aturan masa jabatan 9 tahun untuk perangkat desa akan tetap dilakukan penolakan. Pihaknya meyakini aksi penolakan akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan di pusat.

Pihaknya tetap meminta memakai aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, masa bakti perangkat desa sampai dengan umur 60 tahun.

"Usulan perangkat desa menjadi pertimbangan penentu kebijakan yang ada dipusat," jelasnya.

Selain itu, Teguh menjelaskan, pihak perangkat juga menuntut kejelasan status yang sekarang ini masih mengambang. Pihaknya ingin dalam UU ASN masuk ada teman PNS, PPPK, kemudian di bawahnya ada perangkat desa dengan aturan khusus, dengan perlakuan khusus. Seperti tanah bengkok harus tetap melekat pada jabatan perangkat desa.

Halaman:

Editor: Zainul Arifin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polri Akan Kembangkan CCTV Deteksi Wajah Bagi DPO

Rabu, 1 Februari 2023 | 08:55 WIB

Pemerintah Siapkan Vaksin-19 Bagi Bayi dan Balita

Senin, 30 Januari 2023 | 08:19 WIB
X