HALLO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan soal anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk studi banding dan rapat.
Menteri PANRB tak menampik soal anggaran kemiskinan untuk studi banding dan rapat. "Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," katanya.
Namun Menteri PANRB menyebutkan, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
Baca Juga: Kandang Ayam Milik Warga Tanjung Kertosono Nganjuk Terbakar, Kerugian Miliaran Rupiah
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," ucapnya.
Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air.
Untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.
Baca Juga: Pascabanjir dan Longsor Kota Manado, Warga Lakukan Pembersihan
“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan," ujarnya.
Ada 5-10 orang dari Pemda. Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya.
"Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan, setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” ucap Anas.
Baca Juga: Ramalan Shio Kambing Minggu Ini 30 Januari-05 Februari 2023: Soal Belanja Diskusikan dengan Pasangan
Ditambahkan Anas, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Artikel Terkait
Partai Buruh Dirikan Posko Orange di Makassar, Langkah Konkrit Perhatian Kepada Masyarakat
Serahkan 7 Unit Mobil Siaga di Blitar, PDI Perjuangan Ingin Dekat dengan Rakyat
Tips Cepat Hamil, Nomor 1 Wajib Banget Dilakukan
Jodoh Weton Senin Legi, Simak Ulasan Berikut Ini
Prabowo Kunjungi Sosok Sultan Termuda Dalam Sejarah Kesultanan Deli, Jarang Terlihat Ini Penampakannya!
Cara Terhindar dari Kulit Kusam, Cukup dengan Ikuti Beberapa Langkah Berikut Ini
Emak Jangan Pusing, Ini Cara Bersihkan Kerak Wajan Gosong
Ramalan Shio Kambing Minggu Ini 30 Januari-05 Februari 2023: Soal Belanja Diskusikan dengan Pasangan
Kandang Ayam Milik Warga Tanjung Kertosono Nganjuk Terbakar, Kerugian Miliaran Rupiah
Pascabanjir dan Longsor Kota Manado, Warga Lakukan Pembersihan