Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Komitmen Penuh Berantas Korupsi

HALLO.ID - Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah komitmen penuh berantas korupsi. Pemerintah semakin meningkatkan upaya dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Diketahui, Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data Indeks Persepsi Korupsi 2022, yang menunjukkan posisi Indonesia di angka 34, turun 4 poin dari tahun sebelumnya di angka 38.

“Kita tentu akan teliti ya penurunan persepsi korupsi, memang biasa itu kadang turun-naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi,” tegas Ma’ruf Amin ketika memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu 4 Februari 2023.

Baca Juga: Peringatan Satu Abad NU di Sidoarjo Akan Dihadiri Jutaan Orang, Ketum PBNU Sampaikan Pesan Ini

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan tiga metode pendekatan dalam memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Ini secara simultan dilakukan,” ungkapnya dikutip Hallo.id dari situs resmi Wapresri.go.id.

Wapres pun memastikan bahwa pemerintah terus mengambil langkah serius dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Indonesia.

Baca Juga: Wow! Bareskrim Polri Langsung Lakukan Tindakan Ini Demi Bongkar Kasus Pornografi Online Jaringan Internasional

“Pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan melalui layanan, seperti membuat Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya..

“Orang bisa dilayani secara cepat dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung, cepat, mudah, sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ,” imbuhnya.

Selain melalui MPP, Wapres juga menyebutkan bahwa adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi sebagai langkah menekan peluang korupsi yang terjadi.

Baca Juga: Harga Beras Naik, Masyarakat Hingga Pedagang di Jawa Timur Senang Ada Operasi Pasar Murah

“Kita juga membuat semacam penanganan di birokrasi adanya zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi,”ujarnya.

Menutup keterangannya, mantan ketua MUI itu berharap, pemberantasan kasus korupsi dapat dimulai dari hulunya, yakni masyarakat lebih taat dalam mengikuti pendidikan dan pencegahan korupsi, sehingga dapat meminimalisir penindakan.

“Kita berharap penindakan lebih kecil karena sudah hulunya, hulu itu dari pendidikan dan pencegahan lebih taat,” pungkasnya.