3 Orang Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi PNPM Mandiri Pagerwojo Tulungagung Diserahkan ke Kejaksaan

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh Satreskrim Polres Tulungagung pada Senin 15 Mei 2023 lalu pukul 08.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung Jawa Timur. 

Baca Juga: Pada 2045, Jumlah Penduduk Indonesia Diprediksi 324,05 Juta Jiwa

Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Agung Kurnia Putra membenarkan telah melimpahkan tersangka dan barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana bergulir (SPP & UEP) program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2015.

Ketiga orang yang diduga sebagai tersangka MR, YN dan FEN merupakan pengurus UPK bertugas untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung tahun 2010 sampai 2015.

Dana PNPM Mandiri Perdesaan dialokasikan untuk kegiatan sarana prasarana dan simpan pinjam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) & UEP (Unit Ekonomi Produktif) di wilayah Kecamatan Pagerwajo Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. 

Baca Juga: Polisi Hentikan Laporan Kasus Pelecehan Seksual Oknum Panwascam di Taliabu

Pada akhir tahun 2014 dilakukan pengakhiran program PNPM Mandiri Perdesaan yang selanjutnya dilakukan Tim Inventarisasi Aset oleh unsur Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, BKAD, BPUPK, dan Perwakilan Desa di Kec. Pagerwojo.

"Dari hasil inventarisasi aset tersebut ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir simpan pinjam (SPP & UEP) yang dilakukan oleh Pengurus UPK," ujarnya. 

Setelah dilakukan verifikasi, pengurus UPK mengakui telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir simpan pinjam (SPP & UEP) dengan dituangkan dalam surat pernyataan. 

Baca Juga: Pelaku Curanmor Sasaran Motor Diparkir Tidak Dikunci Stang di Kota Kediri Jatim Dibekuk Polisi

Adapun modusnya adalah ketiganya yang diduga sebagai tersangka selaku Pengurus UPK diduga menyiapkan 252 kelompok yang mengajukan usulan pinjaman, meskipun dalam kenyataannya kelompok-kelompok itu tidak pernah ada dan tidak pernah mengajukan usulan pinjaman.

"Sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp8.052.777.400, berdasarkan perhitungan BPK RI," kata Agung Kurnia. 

Atas dasar temuan tersebut, Satreskrim Polres Tulungagung mulai 29 April 2021 melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan berkas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kajari Tulungagung pada Kamis 27 April 2023.