Keren Abis! Dimasa Kepimpinan Wali Kota Santoso, Pemkot Blitar dapat Penghargaan WTP 13 Kali dari BPK RI

HALLO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Berikan Penghargaan Opini Publik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Blitar.

Hal ini menjadikan Kota Blitar mendapat penghargaan WTP 13 kali berturut-turut.

Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd secara langsung menerima penghargaan tersebut di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis 25 Mei 2023.

Baca Juga: Polda Metro SP3 Dugaan Rekayasa Kasus

Penghargaan Opini WTP sendiri dikemas dalam pelaksanaan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

Berikut beberapa poin informasi yang perlu diperhatikan oleh publik mengenai capaian ini:

Pemerintah Kota Blitar menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Baca Juga: Simak Ramalan Zodiak Cinta Hari Jumat 26 Mei 2023: Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Blitar telah mengelola keuangan daerah dengan baik (on the track) dan transparan.

Laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Blitar mendapatkan skor hampir sempurna, yakni mencapai 96,08%. 

Penghargaan ini membuat Pemerintah Kota Blitar dinobatkan sebagai Kota yang terbanyak meraih penghargaan WTP di Jawa Timur. 

Baca Juga: Bursa Asia Melemah ke Level Terendah, IHSG Merosot ke Level 6.704

Inspektur Daerah Kota Blitar, Suyoto, S.Pd, M.Pd, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah manis dari komitmen pimpinan dan jajaran Pemerintah Kota Blitar dalam mengelola keuangan daerah guna mendorong pengembangan dan pembangunan di Kota Blitar. 

Sunyoto juga menuturkan, untuk mencapai titik ini pihaknya tidak pernah absen dalam melakukan review RKPD di setiap tahun.

Serta memfasilitasi agar pemeriksaan dapat berjalan dengan riil sebagaimana aturan yang ada, serta memaksimalkan fungsi APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan pendampingan dan mengawal Perangkat Daerah (PD) dalam rangka Quality Assurance dan Early Warning System.