Rakortas BP2MI di NTT, PMI Harus Dilindungi dengan Regulasi

- Senin, 22 November 2021 | 17:02 WIB
Rakotas) BP2MI di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. (Dok. Humas Pemprov NTT)
Rakotas) BP2MI di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. (Dok. Humas Pemprov NTT)

HALLO INDONESIA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tugas bersama yang hendaknya diimplementasikan melalui regulasi dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, masih banyak daerah yang belum memahami adanya kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia."

Baca Juga: Wagub Nae Soi Minta PMI NTT Perkuat Sinergitas Kelembagaan

"Oleh karena itu diharapkan kesadaran kita bersama bahwa penanganan pekerja migran bukan hanya tugas Pemerintah Pusat, BP2MI, atau Kemenaker, namun juga menjadi tanggung jawab semua Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan desa,” tegas Benny, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakotas) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Jumat 19 November 2021.

Rakortas diikuti para bupati/walikota se- Provinsi NTT, para pimpinan Forkopimda se-Provinsi NTT, para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan BP2MI.

Para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se Provinsi NTT dan para Pemangku Kepentingan terkait serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT BP2MI) se-Indonesia yang hadir baik secara langsung maupun virtual.

Baca Juga: Babak Baru Dugaan Korupsi PDAM Makassar Tahun 2018 yang Bergulir di Kejati Sulsel

“Rakortas ini penting dan strategis untuk menyatukan unit kerja pusat dan daerah dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI,” tambah Benny.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wujudkan Paritrana Ketenagakerjaan dengan Kolaborasi

Selasa, 30 November 2021 | 16:45 WIB
X