HNSI Mengadu ke DPRD Sulsel Soal Ruwetnya Perijinan Berlayar yang Sarat dengan Pungli

- Kamis, 25 November 2021 | 14:16 WIB
 Rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Sulsel dengan pengurus DPD  HNSI Sulsel tentang keluhan nelayan.  (Dok.Hallo.id/Akbar Nur Qadri)
Rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Sulsel dengan pengurus DPD HNSI Sulsel tentang keluhan nelayan. (Dok.Hallo.id/Akbar Nur Qadri)

HALLO INDONESIA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel tentang ruwetnya perijinan berlayar.

Dalam penyampaian aspirasinya kepada Komisi B DPRD Sulsel yang bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, HNSI mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan pelayanan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) di setiap pelabuhan perikanan.

Wakil Ketua DPD HNSI Sulsel, Ray Suryadi mengatakan, selain perijinan yang sulit juga marak terjadi aksi pungutan liar di sejumlah pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Baca Juga: Pemkot Kupang Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat

Antaranya, pelabuhan perikanan Paotere Kota Makassar, Lonrae Kabupaten Bone, Pontap Kota Palopo, Cempa Kabupaten Pangkep dan Maccini Baji Kabupaten Maros.

"Khususnya sembilan bulan terakhir mengakibatkan nelayan menjadi objek pungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Ray Suryadi ditemui seusai menyampaikan aspirasi, Kamis, 25 November 2021.

Menurut Ray Suryadi, sumber kekayaan laut yang dimiliki Sulawesi Selatan seharusnya dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah, serta memaksimalkan dukungan fasilitas kepada nelayan terutama soal perijinan.

Baca Juga: Masyarakat Sao di Ngada Belajar Metode Hutan Bambu Lesatri

Sebab selama ini, kata dia, sejumlah persoalan dihadapi para nelayan jika ingin mengurus legalitas untuk berlayar.

"Terutama dalam legalitas, kami nelayan sebagai warga yang baik tidak ingin melanggar semua aturan pemerintah termasuk dari legalitas itu juga, " katanya.

Halaman:

Editor: Akbar Nur Qadri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wujudkan Paritrana Ketenagakerjaan dengan Kolaborasi

Selasa, 30 November 2021 | 16:45 WIB
X