Polda Lampung Bongkar Produksi dan Pemasaran Pupuk Ilegal di Pringsewu, Lampung

- Senin, 24 Januari 2022 | 20:04 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung berhasil mengamankan sejumlah barang bukti ilegal diantarannya 500 liter bahan baku pembuat pupuk cair, 1,7 Ton pupuk padat siap jual, 800 liter pupuk cair siap jual, 529 pcs pupuk serbuk siap jual, dan berbagai alat-alat lainnya. (Dok. Penmas Polda Lampung.)
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung berhasil mengamankan sejumlah barang bukti ilegal diantarannya 500 liter bahan baku pembuat pupuk cair, 1,7 Ton pupuk padat siap jual, 800 liter pupuk cair siap jual, 529 pcs pupuk serbuk siap jual, dan berbagai alat-alat lainnya. (Dok. Penmas Polda Lampung.)

HALLO INDONESIA – Ditreskrimsus Polda Lampung membongkar tempat produksi dan pemasaran pupuk ilegal di Desa Pering Kumpul, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Dalam pengungkapan tersebut jajaran Polda Lampung berhasil mengamankan 1,7 Ton pupuk padat, 880 Liter pupuk cair ilegal dan 529 kemasan pupuk serbuk siap jual terdiri dari berbagai merk.

Wadireskrimsus Polda Lampung, AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindaklanjut laporan masyarakat.

Baca Juga: Polri Terapkan Perubahan Warna Pelat Nomor Kendaraan Pribadi, Warna Dasar Putih

Baca Juga: Larangan Anggota TNI Polri AktifJadi Pj Gubernur Dinilai Langkah Maju Demokrasi

PT Gahendra Abadi Jaya (GAJ) selama ini diduga telah memasarkan dan memproduksi pupuk ilegal di desa setempat.

"Peredaran pupuk ini dilakukan tanpa izin, jadi penjualan tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI."

"PT GAJ memasarkan pupuk dengan kisaran harga 100 ribu dan diedarkan di Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya sejak 2019," terang AKBP Popon Ardianto Sunggoro di Mapolda Lampung, Senin 24 Januari 2022.

Petugas Kepolisian berhasil menyita beberapa bukti yakni alat-alat produksi pupuk ilegal seperti label, kemasan, karung, botol, dan mesin jahit karung.

Wadireskrimsus Polda Lampung menjelaskan meski telah mengungkap kasus hingga menyita sejumlah barang bukti, namun sayangnya pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan status tersangka kepada salah satu pelaku tindak pidana tesebut.

Jajaran kepolisian masih harus mendalami dan akan menjadwalkan memanggil pihak direksi dari Salah satu perusahaan di Bandar Lampung.

AKBP Popon Ardianto Sunggoro menuturkan bahwa salah satu perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang (UU) RI Nomor 22 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 milyar.*

Baca Juga: Polri Selidiki Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berinisial CT (10) di Manado

Baca Juga: Polri Ancam Denda Rp50 Miliar, bagi Pengusaha yang Timbun Minyak Goreng Satu Harga

Editor: Timothy Alden

Sumber: Polri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X