Perubahan Jadwal Pemilihan Umum 2024 Merupakan Pelanggaran Konstitusi

- Senin, 20 September 2021 | 14:02 WIB
Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Hendra Setyawan. (Dok. Sigma)
Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Hendra Setyawan. (Dok. Sigma)

HALLO INDONESIA -Pemerintah dan penyelenggara pemilu melanggar konstitusi jika jadwal ajang demokrasi lima tahunan itu dimajukan atau dimundurkan.

Seluruh pihak yang memiliki kewenangan dilarang untuk mengubah pelaksanaan pemilu sesuai konstitusi.

Hal itu sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 yang menyebut bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali.

Baca Juga: Ustaz Ditembak Mati Ketika Salat Maghrib di Tangerang, Fadli Zon Ingatkan Gerakan PKI

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Hendra Setyawan.

"Dalam artian 12 bulan dikali 5. Kalau periode lalu dilaksanakan April tanggal 9, pada 2024 juga dilaksanakan April," kata Hendra.

Menurut SIGMA, pemilu termasuk perintah konstitusi. Jika mau diubah tidak menjadi lima tahun, ini harus melalui sidang di MPR.

Baca Juga: Filosofi Satu Tungku Tiga Batu Cermin Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Fakfak

"Hal ini berbeda dengan dengan pilkada yang masih termasuk sebagai perintah UU," kata Hendra Setyawan.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: SIGMA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X