Tidak Setuju di Bawah Kementerian, Polri Harus Bebas dari Kepentingan Politik

- Selasa, 4 Januari 2022 | 11:58 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR-RI dari fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. (Instagram.com/@ahmadsahroni88)
Wakil Ketua Komisi III DPR-RI dari fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. (Instagram.com/@ahmadsahroni88)

HALLO INDONESIA - Wakil Ketua Komisi III bidang Polhukam DPR RI, Ahmad Sahroni, mengaku tidak setuju jika Polri di bawah satu kementerian, tapi Polri harus di bawah komando Presiden RI.

Menurutnya jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.

“Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian."

Baca Juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Bersinergi Bangun Sistem Penyediaan Air Minum

"Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi oleh politisi,” papar Sahroni dalam keterangan persnya sebagiamana dilansir DPR RI,  Senin, 3 Januari 2022.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sahroni menanggapi pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Agus Widjojo.

Yang mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang nantinya akan menaungi Polri.

Baca Juga: SKK Migas Dorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama Percepat Produksi Gas Bumi

“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu." katanya.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X