Ingin Pemilu Diundur, Guspardi Nilai Pernyataan Menteri BKPM Tidak Punya Dasar Hukum

- Jumat, 14 Januari 2022 | 13:55 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Dok. setkab.go.id)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Dok. setkab.go.id)

HALLO INDONESIA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Yang mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan presiden, tidak mempunyai dasar hukum.

Menurutnya, pernyataan Menteri Bahlil tersebut keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Baca Juga: Layangan Putus Pecahkan Rekor, Ditonton 15 Juta Kali dalam Satu Hari Penayangan

“UUD 1945 pasal 7 secara jelas menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama."

"Lalu Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun, Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Januari 2022.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menjelaskan, pelaksanaan pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dijadikan contoh oleh Bahlil yang bisa dilakukan saat ini.

Baca Juga: Menteri ESDM Diminta Tingkatkan Pengawasan Kebijakan DMO Batu Bara dan Terapkan Sanksi

Menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami tentang konstitusi yaitu UUD 1945.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X