Ingin Jokowi Hingga 2027, PB HMI Minta Presiden Copot Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

- Sabtu, 15 Januari 2022 | 21:54 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Instagram.com/@bahlillahadalia)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Instagram.com/@bahlillahadalia)

HALLO INDONESIA - Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Romadhon Jasn, menilai pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bahlil Lahadalia menyatakan pelaku usaha agar ada perpanjangan masa kepemimpinan Jokowi hingga 2027 dinilai hanya mewakili kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha bukan mewakili kepentingan rakyat.

“Disinyalir kuat pernyataan Bahlil hanya mewakili kepentingan pribadinya, kepentingan bisnis dan para pengusaha bukan kepentingan rakyat."

Baca Juga: Limpahan dari Jabar, Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penghinaan oleh Denny Siregar.

"Kan latar belakang dia pengusaha," ujar Romadhon Jasn, melalui keterangan persnya, Sabtu, 16 Januari 2022.

Menurut Romadhon, peryataan Menteri Investasi tentang pemilu tahun 2024 diundur akan dapat memperburuk demokrasi dan mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945.

“Sangat berbahaya karena dapat merusak atau memperburuk demokrasi. Karena telah jelas dalam konstitusi negara kita (Indonesia) telah diatur."

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Suap Bupati Penajam Paser Utara ke Partai Demokrat.

"Bahwa masa jabatan Presiden hanya sampai dua periode tidak lebih, tapi dia ingin tambah kan aneh," ucapnya.

Tak hanya itu, Romadhon, menilai Bahlil tak memiliki kapasitas untuk berbicara tentang wacana pemilu ditunda atau diperpanjang karena diluar tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai menteri investasi.

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X