Larangan Anggota TNI Polri AktifJadi Pj Gubernur Dinilai Langkah Maju Demokrasi

HALLO INDONESIA - Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pelarangan anggota TNI-Polri aktif menjabat sebagai penjabat (Pj) Gubernur dinilai sebagai langkah maju demokrasi.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menilai, kebijakan Presiden Jokowi merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi.

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi."

Baca Juga: Politisi PDIP Rifqinizamy Karsayuda Sarankan Jadwal Pemilu Harus Bebas dari Kepentingan

"Di mana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya, Jum'at, 21 Januari 2022.

Menurut Muzani jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik.

Keputusan Jokowi pun dinilainya baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.

Baca Juga: 'Safari Politik' Anies Baswedan dan Manuver NasDem Berbalut Pertemuan Enterpreneur

"Keputusan presiden ini juga patut diapresiasi. Karena presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis."

"Tapi, dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI Polri," jelas Sekjen Partai Gerindra itu.