HALLO INDONESIA - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengatakan, hingga saat ini belum ada konsensu.
Di antara para penyelenggara negara seperti Pemerintah maupun DPR untuk mengundurkan jadwal pemilu.
Dan, lanjutnya, yang terpenting pengunduran jadwal pemilu bukanlah aspirasi di tingkat massa.
Baca Juga: Bank Indonesia: Intermediasi Perbankan Lajutkan Perbaikan Secara Bertahap
Hal itu dikatakan Sirojudin dalam Webinar Moya Institute bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024".
"Para pendukung pengunduran jadwal pemilu menggunakan preseden sejarah yang menunjukkan perubahan jadwal pemilu, yakni dimajukannya jadwal pemilu 2002 ke 1999."
"Tapi, yang harus diingat, konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang," ujar Sirojudin.
Baca Juga: Pengangkatan Pangkostrad Disangkutpautkan dengan Luhut, TB Hasanuddin Beri Tanggapan
Ketika itu, lanjut Sirojudin, ada krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak 1997, hingga melahirkan era reformasi pada 1998.
Artikel Terkait
Sempat Minta Istirahat Saat Ditanya Penyidik, Ferdinand Hutahaean Ditahan 20 Hari
Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme, Hakim PN Jaktim Tolak Eksepsi Munarman
Daftar Lengkap Sejumlah Tokoh Perempuan yang Masuk dalam Kepengurusan PBNU
Soal Tersangka Ferdinand Hutahaean, Kejagung Sudah Terima SPDP dari Bareskrim Polri
Ingin Pemilu Diundur, Guspardi Nilai Pernyataan Menteri BKPM Tidak Punya Dasar Hukum
KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Suap Bupati Penajam Paser Utara ke Partai Demokrat.
Limpahan dari Jabar, Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penghinaan oleh Denny Siregar.
Ingin Jokowi Hingga 2027, PB HMI Minta Presiden Copot Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
Kasihan dengan Keluarganya, Gus Arya Minta Maaf karena Menanyakan Keberadaan Tuhan
Manuver Politik Calon Wakil Presiden Juga Tak Kalah Gesit Duibanding dengan Capres