Pemilu pada 21 Februari 2024 Rawan Terhadap Politik yang Berkaitan dengan SARA

- Senin, 24 Januari 2022 | 11:59 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. dpr.go.id)
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. dpr.go.id)

HALLO INDONESIA - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan penetapan tanggal pemungutan suara Pemilu pada 21 Februari 2024 rawan terhadap politik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Sebab, tanggal tersebut, menurut Rifqi, dapat dipersepsikan menjadi ’21 Bulan 2’ atau ‘212’ yang dapat menguntungkan kelompok tertentu, sehingga berujung pada isu politik identitas dan memecah-belah persatuan bangsa.

“Karena itu jadwal 21 Februari 2024 bukan harga mati. Konstitusi saja bisa kita ubah melalui MPR. Hal-hal seperti ini yang sedang kita perhitungkan."

Baca Juga: Pengunduran Jadwal Pemilihan Umum Bukan Aspirasi di Tingkat Masyarakat

"Tetapi, bagi PDI-Perjuangan Bulan Ramadan 2024 itu kami harapkan tidak masuk dalam masa kampanye 2024, itu penting bagi kami,” jelas Rifqi kepada awak mediaJumat 21 Januari 2022.

Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini menilai KPU telah mengubah usulan tanggal Pemilu menjadi pada Rabu 14 Februari 2024.

Harus diakui, jelas Rifqi, usulan penetapan tanggal pemilu pada hari Rabu didasarkan pada pertimbangan untuk hindari long weekend sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bank Indonesia: Intermediasi Perbankan Lajutkan Perbaikan Secara Bertahap

Sehingga, alternatif pilihan tanggalnya adalah 7, 14, 21, dan 28 Februari 2024.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X