ICW Soroti Pernyataan Bambang Wuryanto, Bukti Konkret Praktik Politik Uang Merajalela

- Selasa, 19 April 2022 | 14:22 WIB
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto. (Dok. Dpr.go.id)
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto. (Dok. Dpr.go.id)

HALLO INDONESIA - Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali terhambat.

Setelah menggempur KPK melalui revisi UU KPK, kali ini politisi di DPR RI berupaya menganulir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Hal ini mencuat setelah pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, yang menyebutkan bahwa RUU Pembatasan Uang Kartal menghalangi upaya politisi mendulang suara dalam pemilu.

Baca Juga: Isbat Awal Syawal 1443 H, Kemenag akan Gelar Rukyatul Hilal di 99 Titik

Padahal posisi Ketua Komisi III DPR RI merupakan jabatan strategis, dan di komisi ini berbagai legislasi bidang hukum nasional dibahas dan disahkan.

Jika kita kembali ke falsafah wakil rakyat, maka jabatan anggota DPR RI perlu mengabdi pada kepentingan masyarakat luas.

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sendiri memiliki arti penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama saat negara lebih menekankan pada upaya pencegahan korupsi.

Baca Juga: Prakiraan BMKG, Wilayah Jakarta malam hari akan Diguyur Hujan Berintensitas Ringan

RUU ini dimaksudkan untuk meminimalisir korupsi dan mencegah praktik pencucian uang.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X