Arif Wibowo Nilai Perlunya Pemisahan antara Pelanggaran Administasi Pemilu dengan TSM

- Jumat, 2 September 2022 | 08:17 WIB
Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo.  (Dok. Dpr.go.id)
Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo. (Dok. Dpr.go.id)

HALLO INDONESIA - Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menilai Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu terlalu luas pengertiannya.

Sehingga bisa menyulitkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi itu sendiri.

“Apalagi kalau itu kita rujuk pada pembentukan aturan perundang-undangan, pedomannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

Baca Juga: Presiden Jokowi Bangga Putra Papua Piawai Operasikan Alat Berat Pertambangan Berteknologi 5G

"Maka Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu itu menurut hemat kami masih belum berkesesuaian,” jelas Arif.

Dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait Pembahasan Rancangan Per-Bawaslu dan Rancangan Peraturan DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 September 2022.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyarankan, dalam poin Pelanggaran Administasi Pemilu untuk dipisah penjelasannya mengenai pelanggaran administasi pemilu biasa dengan pelanggaran administasi pemilu yang terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca Juga: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Oknum ASN Jeneponto Andry Yusuf jadi DPO  

Menurut Arif Wibowo, jika tidak dipisah akan dikhawatirkan merugikan partai politik peserta Pemilu dengan kehilangan hak konstitusionalnya.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X