Kejaksaan Negeri Wakatobi Mulai Periksa Kasus Korupsi Proyek Internet Desa

- Kamis, 29 Juli 2021 | 15:33 WIB
Kasat Intel Kejari Wakatobi, Baso Sutrianti./Dok.kejari-wakatobi.kejaksaan.go.id/ (Rustam)
Kasat Intel Kejari Wakatobi, Baso Sutrianti./Dok.kejari-wakatobi.kejaksaan.go.id/ (Rustam)


HALLO INDONESIA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan jaringan internet desa tahun anggaran 2018 dan 2019.

Naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan, ini setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi Suyanto menerbitkan surat perintah penyidikan pengadaan jaringan internet.

Kasi Intel Kejari Wakatobi Baso Sutrianti mengatakan, pasca dikeluarkan surat perintah per tanggal 24 Juli 2021, secepatnya tim melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang akan dijadikan saksi.


Baca Juga: PT Vale Raih Laba Positif Pada Triwulan Kedua 2021


Kasus ini baru ditingkatkan, setelah sekian lama mangkrak di Kejari Wakatobi akibat pandemi covid-19. Tak tanggung-tanggung nilai kerugian negara dalam kasus ini, ditaksi mencapai Rp 2,4 Miliar.

Dengan rincian, ada 60 desa yang masuk dalam program pengadaan jaringan internet tahun anggaran 2018 dan 2019. Nilai proyek pengadaan setiap desa sebesar Rp 40 juta.

Dana proyek yang tengah diselidiki Kejari kepulauan tukang besi itu, bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2018 dan 2019.

Sebelum kasus ini naik status, pihak kejaksaan sudah melakukan penyelidikan, dengan meminta keterangan pada beberapa pihak berkompeten yang dianggap mengetahui proyek pengadaan jaringan internet desa.

Baca Juga: Pandemi Tidak Surutkan Langkah Danareksa untuk Perkuat Pemberdayaan SDM melalui Danareksa Learning Institute


"Pada saat tahap penyelidikan, keterangan-keterangan tersebut dimuat dalam berita acara permintaan keterangan,” ujar Baso Sutrianti.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini mencuat kepermukaan, setelah Forum Desa Wakatobi membeberkan masalah ini di kantor Kejari Wakatobi.

Forum tersebut mempertanyakan layanan internet desa yang menelan anggaran sekitar Rp 40 juta per desa namun tidak berfungsi.

“Internet desa sampai hari ini tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat, padahal kan anggarannya cukup lumayan

besar, sekitar Rp 40 jutaan, jika itu dikali 60 desa lebih maka itu sekitar dua milyar lebih anggaran negara yang digunakan tanpa ada manfaat,” beber Ketua Forum Desa Wakatobi, Ramli.***

Editor: Emil Rusmawansyah

Tags

Terkini

X