PN Surabaya Legalkan Pernikahan Beda Agama, Sekjen MUI: Bertentangan dengan Aturan Negara

HALLO INDONESIA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang melegalkan pernikahan beda agama.

Menurut Buya Amirsyah Tambunan selaku Sekjend MUI Pusat, pernikahan beda agama sangat bertentangan dengan aturan negara.

“Kedua pasangan berbeda agama dan berbeda keyakinan bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 pasal Pasal 2 (1)  yang menyebutkan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” ujarnya.

Baca Juga: MUI Tegaskan Khilafatul Muslimin Tidak Relevan di Indonesia

Diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah mengesahkan pernikahan pasangan beda agama pada senin 20 Juni lalu.

Pernikahan tersebut telah tercatat dalam penetapan Nomor 916/Pdt./2022/PN/Sby.

“Terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Artinya ketika memeriksa dan memutuskan sepatutnya Pengadilan Negeri membatalkan pernikahan tersebut,” tegasnya.

Baca Juga: Prasasti Pucangan Peninggalan Airlangga dari Kerajaan Kahuripan Harus Dipulangkan dari India

Pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.